Dalam memberikan pelayanan, Pengadilan Agama Tarakan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengakses link: https://siwas.mahkamahagung.go.id.
 
 

Coffee Talk Refreshment IKPA (Penyerapan Anggaran, Deviasi Halaman III DIPA, dan Capaian Output) Bulan Juni Tahun 2026 

Tarakan, 10 Juni 2026 — Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan mendukung optimalisasi kinerja pengelolaan keuangan negara, dua pegawai Pengadilan Agama Tarakan menghadiri kegiatan Coffee Talk Refreshment IKPA (Penyerapan Anggaran, Deviasi Halaman III DIPA, dan Capaian Output) Bulan Juni Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tarakan pada Rabu, 10 Juni 2026, bertempat di Aula KPPN Tarakan.
Pengadilan Agama Tarakan diwakili oleh Rajib Syahri, S.Kom. selaku Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda dan Indra Bayu Candra Gupta, S.Kom. selaku Bendahara. Kehadiran keduanya merupakan bentuk komitmen Pengadilan Agama Tarakan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) ini membahas berbagai aspek penting terkait indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), khususnya mengenai kualitas penyerapan anggaran, pengelolaan deviasi Halaman III DIPA, serta penyampaian dan capaian output kegiatan pada satuan kerja mitra KPPN Tarakan.
Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pembaruan informasi, pemahaman, serta strategi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran sehingga dapat mendukung pencapaian target kinerja satuan kerja secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Partisipasi Pengadilan Agama Tarakan dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan satuan kerja serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.