AREA V

PENGUATAN PENGAWASAN

Area ini adalah salah satu bentuk dari controling terhadap kinerja aparatur peradilan, penguatan pengawasan diperlukan dalam suatu unit kerja untuk meminamalisir ruang dan waktu bagi oknum yang tidak bekerja sesuai aturan bahkan yang mengarah kepada tindak KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Pengadilan Agama Tarakan dalam hal ini telah melakukan beberapa hal untuk mengimplementasikannya diantaranya dengan melakukan :

1. Pengendalian Gratifikasi dengan cara membentuk SK Unit Pengendali Gratfikasi, kepatuhan melaporkan LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara) para pejabat terkait, kampanye publik tentang bahaya gratifikasi dan hindari calo perkara, dan memasang CCTV sebagai digital control pimpinan.
2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (PSPIP) dengan cara membuat SK Hawasbid (Hakim Pengawas Bidang), serta memaksimalkan pengawasan internal baik dari tingkat Pengadilan Tinggi Agama , Badilag, maupun dari tingkat Mahkamah Agung dengan memaksimalkan teknologi meeting Virtual (Teleconference).
3. Memfasiltasi sarana dan prasarana pengaduan masyarakat dengan cara membuat SK Pengaduan, mengintegrasikan meja pengaduan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), memaksimalkan aplikasi online SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan), membuat fasilitas indikator kepuasan masyarakat serta kotak kritik dan saran.
4. Laporan Pengaduan, yaitu membuat laporan setiap bulan tentang hasil proses pengaduan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan proyeksi kedepannya.
5. Mengimplementasikan Whistleblowing System yaitu aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan dibuatkan laporannya tiap bulan.
   
6. Menerapkan sistem penanganan benturan kepentingan dengan cara membuat SK Ketua Pengadilan Agama tentang hal tersebut dan membuat laporannya tiap bulan.

Eviden :

AREA IV

PENGUATAN AKUNTABILITAS

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggun-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengadilan Agama Tarakan dalam hal ini berusaha untuk membenahi akuntablitas kinerja dengan melakukan beberapa hal diantaranya adalah pengelolaan akuntabilitas dan publikasi akuntabilitas kinerja.

sementara itu Indikator pencapaian program penguatan akuntabilitas kinerja adalah:

1. Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan strategis (renstra), keterlibatan pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja, dan pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Penyusunan Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja harus didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja dimana dalam untuk mengukurnya digunakan indikator dibawah ini:

• Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;
• Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
• Indikator kinerja telah memiliki kriteria specific, measurable, acheivable, relevant and time bound (SMART);
• Perjanjian Kinerja;
• Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
• Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; dan
• Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Eviden :

Keterlibatan Pimpinan Dalam Perencanaan

AREA III

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalime aparatur masing-masing instansi pemerintah, dimana dalam area ini ada beberapa hal yang menjadi point penting dalam impelentasinya.

Pengadilan Agama Tarakan sendiri sebagai salah satu instansi pemerintah yang mengimplementasikan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tentunya berusaha menata ulang sistem manajemen SDM nya dengan beberapa langkah diantaranya adalah:

1. Merencanakan kebutuhan pegawai
2. Membuat pola mutasi (pegawai) internal
3. Mengambangkan Sumber Daya Manusia
4. Membuat penetapan kinerja individu
5. Menegakkan aturan displin pegawai, serta
6. Membuat sistem informasi kepegawaian

Dari beberapa hal yang telah disebutkan tersebut nantinya akan dibuat rencana aksi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang akan dilakukan selama satu tahun periode berjalan dan akan dimonitoring serta dievaluasi secara berkala.

Eviden :

AREA II

PENATA TATA LAKSANA

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:

1. Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama
2. E-Office
3. Keterbukaan Informasi Publik

Pengadilan Agama Tarakan dalam hal mengimpelentasikan kegiatan pada area tersebut telah melakukan beberapa perubahan kinerja diantaranya adalah :

1. Monitoring dan evaluasi SOP di awal tahun pada periode berjalan
2. Optimalisasi penggunaan SIKEP Online, SIWAS, SIPP, e-Court Anjungan Gugatan Mandiri,
3. Mentransparansikan informasi publik memanfaatkan media elektronik, seperti Website, Facebook, Youtube, Instagram, serta terus memperbaiki fasilitas PTSP.

Eviden :