Dalam memberikan pelayanan, Pengadilan Agama Tarakan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengakses link: https://siwas.mahkamahagung.go.id.
 
Tebais Tebais
 
Layanan Publik

Details
Hits: 335

BIAYA SALINAN INFORMASI TAHUN 2026

BIAYA SALINAN INFORMASI TAHUN 2025

BIAYA SALINAN INFORMASI TAHUN 2024  

Layanan Publik

Details
Hits: 357
Standar Operasional Prosedur

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO NAMA SOP LAYANAN AKSI
1 PENERIMAAN PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK 📥 Unduh
2 REGISTRASI BERKAS PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK 📥 Unduh
3 PEMBUATAN PMH PERMOHONAN CERAI TALAK 📥 Unduh
4 PEMBUATAN PENUNJUKKAN PANITERA/PANITERA PENGGANTI 📥 Unduh
5 PEMBUATAN PENETAPAN HARI SIDANG (PHS) 📥 Unduh
6 PEMBUATAN PENUNJUKAN JURU SITA/JURU SITA PENGGANTI 📥 Unduh
7 PENYAMPAIAN PANGGILAN LANGSUNG KEPADA PARA PIHAK 📥 Unduh
8 PENYAMPAIAN PANGGILAN MELALUI KEPALA DESA 📥 Unduh
9 SIDANG PERDAMAIAN 📥 Unduh
10 PELAKSANAAN MEDIASI SESUAI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 📥 Unduh
11 SIDANG PEMBACAAN PERMOHONAN 📥 Unduh
12 SIDANG PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENYITAAN 📥 Unduh
13 SIDANG JAWABAN PERMOHONAN 📥 Unduh
14 SIDANG REPLIK 📥 Unduh
15 SIDANG DUPLIK 📥 Unduh
16 SIDANG PEMBUKTIAN PEMOHON 📥 Unduh
17 SIDANG PEMBUKTIAN TERMOHON 📥 Unduh
18 SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT 📥 Unduh
19 SIDANG KESIMPULAN 📥 Unduh
20 MUSYAWARAH MAJELIS 📥 Unduh
21 SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM 📥 Unduh
22 PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN LANGSUNG KEPADA PIHAK 📥 Unduh
23 PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MELALUI KEPALA DESA/LURAH 📥 Unduh
24 PEMBUATAN PMH IKRAR TALAK 📥 Unduh
25 PEMBUATAN PENUNJUKKAN PANITERA PENGGANTI (IKRAR TALAK) 📥 Unduh
26 PEMBUATAN PENETAPAN HARI SIDANG (IKRAR TALAK) 📥 Unduh
27 PEMBUATAN PENUNJUKAN JURU SITA/JSP (IKRAR) 📥 Unduh
28 PENYAMPAIAN PANGGILAN SIDANG IKRAR TALAK 📥 Unduh
29 PENYAMPAIAN PANGGILAN SIDANG IKRAR TALAK MELALUI KEPALA DESA 📥 Unduh
30 SIDANG IKRAR TALAK 📥 Unduh
31 PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA 📥 Unduh
32 PEMBUATAN BERITA ACARA SIDANG IKRAR TALAK 📥 Unduh
33 PENGAMBILAN SALINAN PENETAPAN/PUTUSAN/AKTE CERAI 📥 Unduh
34 SOP PENGAMBILAN PRODUK 📥 Unduh
35 PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDSOS 📥 Unduh
Standar Operasional Prosedur

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO NAMA SOP LAYANAN AKSI
1 PENERIMAAN PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK 📥 Unduh
2 REGISTRASI BERKAS PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK 📥 Unduh
3 PEMBUATAN PMH PERMOHONAN CERAI TALAK 📥 Unduh
4 PEMBUATAN PENUNJUKKAN PANITERA/PANITERA PENGGANTI 📥 Unduh
5 PEMBUATAN PENETAPAN HARI SIDANG (PHS) 📥 Unduh
6 PEMBUATAN PENUNJUKAN JURU SITA/JURU SITA PENGGANTI 📥 Unduh
7 PENYAMPAIAN PANGGILAN LANGSUNG KEPADA PARA PIHAK 📥 Unduh
8 PENYAMPAIAN PANGGILAN MELALUI KEPALA DESA 📥 Unduh
9 SIDANG PERDAMAIAN 📥 Unduh
10 PELAKSANAAN MEDIASI SESUAI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 📥 Unduh
11 SIDANG PEMBACAAN PERMOHONAN 📥 Unduh
12 SIDANG PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENYITAAN 📥 Unduh
13 SIDANG JAWABAN PERMOHONAN 📥 Unduh
14 SIDANG REPLIK 📥 Unduh
15 SIDANG DUPLIK 📥 Unduh
16 SIDANG PEMBUKTIAN PEMOHON 📥 Unduh
17 SIDANG PEMBUKTIAN TERMOHON 📥 Unduh
18 SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT 📥 Unduh
19 SIDANG KESIMPULAN 📥 Unduh
20 MUSYAWARAH MAJELIS 📥 Unduh
21 SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM 📥 Unduh
22 PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN LANGSUNG KEPADA PIHAK 📥 Unduh
23 PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MELALUI KEPALA DESA/LURAH 📥 Unduh
24 PEMBUATAN PMH IKRAR TALAK 📥 Unduh
25 PEMBUATAN PENUNJUKKAN PANITERA PENGGANTI (IKRAR TALAK) 📥 Unduh
26 PEMBUATAN PENETAPAN HARI SIDANG (IKRAR TALAK) 📥 Unduh
27 PEMBUATAN PENUNJUKAN JURU SITA/JSP (IKRAR) 📥 Unduh
28 PENYAMPAIAN PANGGILAN SIDANG IKRAR TALAK 📥 Unduh
29 PENYAMPAIAN PANGGILAN SIDANG IKRAR TALAK MELALUI KEPALA DESA 📥 Unduh
30 SIDANG IKRAR TALAK 📥 Unduh
31 PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA 📥 Unduh
32 PEMBUATAN BERITA ACARA SIDANG IKRAR TALAK 📥 Unduh
33 PENGAMBILAN SALINAN PENETAPAN/PUTUSAN/AKTE CERAI 📥 Unduh
34 SOP PENGAMBILAN PRODUK 📥 Unduh
35 PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDSOS 📥 Unduh
-->
Layanan Publik

Details
Hits: 370
Layanan Publik

Details
Hits: 271
Layanan Informasi

KEBERATAN ATAS INFORMASI

📢 Alasan Pengajuan Keberatan

Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal:

⛔ Ditolak

Alasan informasi tidak dapat diakses publik.

📉 Tidak Tersedia

Informasi wajib diumumkan tidak tersedia.

🔇 Tidak Ditanggapi

Permohonan tidak ditanggapi sebagaimana mestinya.

💸 Biaya Berlebih

Pengenaan biaya melebihi standar SK Ketua Pengadilan.

⏳ Melebihi Waktu

Informasi tidak diberikan meski melewati batas waktu.

⚙️ Prosedur Keberatan

1

Pengajuan ke KPA

Pemohon mengajukan keberatan kepada Penanggungjawab (Kuasa Pengguna Anggaran/KPA) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

2

Tanggapan KPA

Penanggungjawab (KPA) memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keberatan diterima.

3

Banding ke Mahkamah Agung

Jika keberatan atas keputusan KPA ditolak, Pemohon dapat mengajukan keberatan ke Penanggungjawab (KPA) pada Mahkamah Agung RI.

ℹ️ Pemanfaatan Informasi

Informasi mengenai putusan atau penetapan yang dikeluarkan berdasarkan keputusan ini TIDAK DAPAT dipergunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan upaya hukum.

⚠️ Sanksi Pelanggaran

Penanggungjawab/Petugas yang sengaja membuat informasi tidak benar atau menghalangi pelaksanaan keputusan ini akan dijatuhi Sanksi Administratif.

Layanan Informasi

KEBERATAN ATAS INFORMASI

📢 Alasan Pengajuan Keberatan

Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal:

⛔ Ditolak

Alasan informasi tidak dapat diakses publik.

📉 Tidak Tersedia

Informasi wajib diumumkan tidak tersedia.

🔇 Tidak Ditanggapi

Permohonan tidak ditanggapi sebagaimana mestinya.

💸 Biaya Berlebih

Pengenaan biaya melebihi standar SK Ketua Pengadilan.

⏳ Melebihi Waktu

Informasi tidak diberikan meski melewati batas waktu.

⚙️ Prosedur Keberatan

1

Pengajuan ke KPA

Pemohon mengajukan keberatan kepada Penanggungjawab (Kuasa Pengguna Anggaran/KPA) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

2

Tanggapan KPA

Penanggungjawab (KPA) memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keberatan diterima.

3

Banding ke Mahkamah Agung

Jika keberatan atas keputusan KPA ditolak, Pemohon dapat mengajukan keberatan ke Penanggungjawab (KPA) pada Mahkamah Agung RI.

ℹ️ Pemanfaatan Informasi

Informasi mengenai putusan atau penetapan yang dikeluarkan berdasarkan keputusan ini TIDAK DAPAT dipergunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan upaya hukum.

⚠️ Sanksi Pelanggaran

Penanggungjawab/Petugas yang sengaja membuat informasi tidak benar atau menghalangi pelaksanaan keputusan ini akan dijatuhi Sanksi Administratif.

-->
Layanan Publik

Details
Hits: 26228
Keterbukaan Informasi

HAK LAYANAN INFORMASI

📢 Hak Mendapatkan Pelayanan

Setiap Orang Berhak:

  • Melihat dan mengetahui Informasi Publik.
  • Menghadiri pertemuan publik terbuka untuk umum.
  • Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan.
  • Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai undang-undang.

Pemohon Berhak:

  • Mengajukan permintaan informasi disertai alasan.
  • Mengajukan gugatan ke pengadilan jika mendapat hambatan/kegagalan.
  • Mengetahui standar pelayanan (perkara & non-perkara).

⚖️ Hak Mengajukan Keberatan

Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35):
  • ❌ Penolakan permintaan informasi.
  • 📉 Informasi berkala tidak disediakan.
  • 🔇 Permintaan tidak ditanggapi.
  • ⚠️ Tanggapan tidak sesuai permintaan.
  • 💸 Pengenaan biaya tidak wajar.
  • ⏳ Penyampaian melebihi waktu.
Mekanisme Keberatan (Pasal 36):
  • Waktu Pengajuan: Maksimal 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan.
  • Tanggapan Atasan: Maksimal 30 hari kerja sejak keberatan diterima tertulis.
  • Alasan Tertulis: Wajib disertakan jika atasan menguatkan putusan bawahannya.

⚙️ Mekanisme Penyelesaian

Prinsip Utama (Pasal 21): Cepat, Tepat Waktu, dan Biaya Ringan.

Prosedur Permintaan (Pasal 22):

  1. Pemohon mengajukan permintaan (tertulis/tidak tertulis).
  2. Badan Publik wajib mencatat data pemohon & informasi yang diminta.
  3. Pemberian Tanda Bukti/Nomor Pendaftaran saat permintaan diterima.
  4. Pemberitahuan Tertulis (Maks. 10 Hari Kerja):
    • Status penguasaan informasi.
    • Penerimaan/Penolakan (beserta alasan Pasal 17).
    • Format & Biaya (jika ada).
  5. Perpanjangan Waktu: Maks. 7 hari kerja dengan alasan tertulis.

Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Komisi Informasi.

Keterbukaan Informasi

HAK LAYANAN INFORMASI

📢 Hak Mendapatkan Pelayanan

Setiap Orang Berhak:

  • Melihat dan mengetahui Informasi Publik.
  • Menghadiri pertemuan publik terbuka untuk umum.
  • Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan.
  • Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai undang-undang.

Pemohon Berhak:

  • Mengajukan permintaan informasi disertai alasan.
  • Mengajukan gugatan ke pengadilan jika mendapat hambatan/kegagalan.
  • Mengetahui standar pelayanan (perkara & non-perkara).

⚖️ Hak Mengajukan Keberatan

Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35):
  • ❌ Penolakan permintaan informasi.
  • 📉 Informasi berkala tidak disediakan.
  • 🔇 Permintaan tidak ditanggapi.
  • ⚠️ Tanggapan tidak sesuai permintaan.
  • 💸 Pengenaan biaya tidak wajar.
  • ⏳ Penyampaian melebihi waktu.
Mekanisme Keberatan (Pasal 36):
  • Waktu Pengajuan: Maksimal 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan.
  • Tanggapan Atasan: Maksimal 30 hari kerja sejak keberatan diterima tertulis.
  • Alasan Tertulis: Wajib disertakan jika atasan menguatkan putusan bawahannya.

⚙️ Mekanisme Penyelesaian

Prinsip Utama (Pasal 21): Cepat, Tepat Waktu, dan Biaya Ringan.

Prosedur Permintaan (Pasal 22):

  1. Pemohon mengajukan permintaan (tertulis/tidak tertulis).
  2. Badan Publik wajib mencatat data pemohon & informasi yang diminta.
  3. Pemberian Tanda Bukti/Nomor Pendaftaran saat permintaan diterima.
  4. Pemberitahuan Tertulis (Maks. 10 Hari Kerja):
    • Status penguasaan informasi.
    • Penerimaan/Penolakan (beserta alasan Pasal 17).
    • Format & Biaya (jika ada).
  5. Perpanjangan Waktu: Maks. 7 hari kerja dengan alasan tertulis.

Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Komisi Informasi.

-->

More Articles …

  1. Prosedur Permohonan Informasi
  2. Fasilitas layanan publik
  3. Tata Tertib Persidangan

Arsip berita

Berita Utama
Pengadilan Agama Tarakan menghadiri kegiatan Tarakan Berzakat yang diselenggarakan oleh Baznas Kota Tarakan
  • 2026-03-11 08:21:28
  • Hits 12
Berita Utama
Buka Puasa Bersama Pemerintah Kota Tarakan, Forkopimda, dan Paguyuban Se-Kota Tarakan
  • 2026-03-02 14:57:17
  • Hits 21
Berita Utama
Keberhasilan mediasi kembali terwujud di Pengadilan Agama Tarakan
  • 2026-03-02 09:05:56
  • Hits 12
Berita Utama
Pembukaan Pesantren Kilat Ramadhan 1447 H
  • 2026-02-25 09:19:26
  • Hits 89
Berita Utama
Pengantaran Pihak Disabilitas
  • 2026-02-20 15:08:34
  • Hits 42

Artikel

Artikel
Mengintegrasikan Nalar, Nurani dan Naluri : Sebuah Solusi Epistemologis dari Filsafat Hukum Islam untuk Keputusan Hskim yang Adil
  • Zarkasi
  • 2026-01-23 17:33:54
  • Hits 334
Artikel
Perceraian Gaib : antara kehadiran pasangan dan kepastian hukum
  • indrabcg
  • 2025-10-23 10:00:55
  • Hits 962
Artikel
“Dispensasi Nikah: Solusi Darurat atau Jalan Pintas Perkawinan Anak?” 
  • indrabcg
  • 2025-10-13 08:29:37
  • Hits 1131
Artikel
‘’Perceraian Gaib:antara kehadiran pasangan dan kepastian hukum’’
  • indrabcg
  • 2025-10-13 08:27:29
  • Hits 612
Artikel
Dispensasi Nikah : Pengertian,Syarat,Faktor,dan Pertimbangan Hakim
  • indrabcg
  • 2025-10-09 10:29:19
  • Hits 3415

Tautan Web

Tautan Aplikasi

PA. Se-Kaltara

PENGUNJUNG

2264309
Today: 6
This Week: 264
This Month: 675
This Year: 4,600
Total: 2,264,309
Indonesia 99.8% Indonesia

Total:
63
Countries
WhatsApp Hubungi Kami
Admin PTSP

Halo.. kami dari tim PTSP PA Tarakan.
CCTV Online