Dalam memberikan pelayanan, Pengadilan Agama Tarakan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengakses link: https://siwas.mahkamahagung.go.id.
 
Tebais Tebais
 
Layanan Publik
Details
Hits: 966

BIAYA SALINAN INFORMASI TAHUN 2026

BIAYA SALINAN INFORMASI TAHUN 2025

BIAYA SALINAN INFORMASI TAHUN 2024  

Layanan Publik
Details
Hits: 794
Standar Operasional Prosedur

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO NAMA SOP LAYANAN AKSI
1 Pengumuman Informasi 📥 Unduh
2 Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 📥 Unduh
3 Penanganan Sengketa Informasi Publik Oleh Atasan PPID 📥 Unduh
4 Pengujian Tentang Konsekuensi 📥 Unduh
5 Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan 📥 Unduh
Standar Operasional Prosedur

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO NAMA SOP LAYANAN AKSI
1 Pengumuman Informasi 📥 Unduh
2 Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 📥 Unduh
3 Penanganan Sengketa Informasi Publik Oleh Atasan PPID 📥 Unduh
4 Pengujian Tentang Konsekuensi 📥 Unduh
5 Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan 📥 Unduh
-->
Layanan Publik
Details
Hits: 598
Layanan Publik
Details
Hits: 659
Layanan Informasi

KEBERATAN ATAS INFORMASI

📢 Alasan Pengajuan Keberatan

Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal:

⛔ Ditolak

Alasan informasi tidak dapat diakses publik.

📉 Tidak Tersedia

Informasi wajib diumumkan tidak tersedia.

🔇 Tidak Ditanggapi

Permohonan tidak ditanggapi sebagaimana mestinya.

💸 Biaya Berlebih

Pengenaan biaya melebihi standar SK Ketua Pengadilan.

⏳ Melebihi Waktu

Informasi tidak diberikan meski melewati batas waktu.

⚙️ Prosedur Keberatan

1

Pengajuan ke KPA

Pemohon mengajukan keberatan kepada Penanggungjawab (Kuasa Pengguna Anggaran/KPA) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

2

Tanggapan KPA

Penanggungjawab (KPA) memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keberatan diterima.

3

Banding ke Mahkamah Agung

Jika keberatan atas keputusan KPA ditolak, Pemohon dapat mengajukan keberatan ke Penanggungjawab (KPA) pada Mahkamah Agung RI.

ℹ️ Pemanfaatan Informasi

Informasi mengenai putusan atau penetapan yang dikeluarkan berdasarkan keputusan ini TIDAK DAPAT dipergunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan upaya hukum.

⚠️ Sanksi Pelanggaran

Penanggungjawab/Petugas yang sengaja membuat informasi tidak benar atau menghalangi pelaksanaan keputusan ini akan dijatuhi Sanksi Administratif.

Layanan Informasi

KEBERATAN ATAS INFORMASI

📢 Alasan Pengajuan Keberatan

Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal:

⛔ Ditolak

Alasan informasi tidak dapat diakses publik.

📉 Tidak Tersedia

Informasi wajib diumumkan tidak tersedia.

🔇 Tidak Ditanggapi

Permohonan tidak ditanggapi sebagaimana mestinya.

💸 Biaya Berlebih

Pengenaan biaya melebihi standar SK Ketua Pengadilan.

⏳ Melebihi Waktu

Informasi tidak diberikan meski melewati batas waktu.

⚙️ Prosedur Keberatan

1

Pengajuan ke KPA

Pemohon mengajukan keberatan kepada Penanggungjawab (Kuasa Pengguna Anggaran/KPA) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

2

Tanggapan KPA

Penanggungjawab (KPA) memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keberatan diterima.

3

Banding ke Mahkamah Agung

Jika keberatan atas keputusan KPA ditolak, Pemohon dapat mengajukan keberatan ke Penanggungjawab (KPA) pada Mahkamah Agung RI.

ℹ️ Pemanfaatan Informasi

Informasi mengenai putusan atau penetapan yang dikeluarkan berdasarkan keputusan ini TIDAK DAPAT dipergunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan upaya hukum.

⚠️ Sanksi Pelanggaran

Penanggungjawab/Petugas yang sengaja membuat informasi tidak benar atau menghalangi pelaksanaan keputusan ini akan dijatuhi Sanksi Administratif.

-->
Layanan Publik
Details
Hits: 26630
Keterbukaan Informasi

HAK LAYANAN INFORMASI

📢 Hak Mendapatkan Pelayanan

Setiap Orang Berhak:

  • Melihat dan mengetahui Informasi Publik.
  • Menghadiri pertemuan publik terbuka untuk umum.
  • Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan.
  • Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai undang-undang.

Pemohon Berhak:

  • Mengajukan permintaan informasi disertai alasan.
  • Mengajukan gugatan ke pengadilan jika mendapat hambatan/kegagalan.
  • Mengetahui standar pelayanan (perkara & non-perkara).

⚖️ Hak Mengajukan Keberatan

Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35):
  • ❌ Penolakan permintaan informasi.
  • 📉 Informasi berkala tidak disediakan.
  • 🔇 Permintaan tidak ditanggapi.
  • ⚠️ Tanggapan tidak sesuai permintaan.
  • 💸 Pengenaan biaya tidak wajar.
  • ⏳ Penyampaian melebihi waktu.
Mekanisme Keberatan (Pasal 36):
  • Waktu Pengajuan: Maksimal 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan.
  • Tanggapan Atasan: Maksimal 30 hari kerja sejak keberatan diterima tertulis.
  • Alasan Tertulis: Wajib disertakan jika atasan menguatkan putusan bawahannya.

⚙️ Mekanisme Penyelesaian

Prinsip Utama (Pasal 21): Cepat, Tepat Waktu, dan Biaya Ringan.

Prosedur Permintaan (Pasal 22):

  1. Pemohon mengajukan permintaan (tertulis/tidak tertulis).
  2. Badan Publik wajib mencatat data pemohon & informasi yang diminta.
  3. Pemberian Tanda Bukti/Nomor Pendaftaran saat permintaan diterima.
  4. Pemberitahuan Tertulis (Maks. 10 Hari Kerja):
    • Status penguasaan informasi.
    • Penerimaan/Penolakan (beserta alasan Pasal 17).
    • Format & Biaya (jika ada).
  5. Perpanjangan Waktu: Maks. 7 hari kerja dengan alasan tertulis.

Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Komisi Informasi.

Keterbukaan Informasi

HAK LAYANAN INFORMASI

📢 Hak Mendapatkan Pelayanan

Setiap Orang Berhak:

  • Melihat dan mengetahui Informasi Publik.
  • Menghadiri pertemuan publik terbuka untuk umum.
  • Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan.
  • Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai undang-undang.

Pemohon Berhak:

  • Mengajukan permintaan informasi disertai alasan.
  • Mengajukan gugatan ke pengadilan jika mendapat hambatan/kegagalan.
  • Mengetahui standar pelayanan (perkara & non-perkara).

⚖️ Hak Mengajukan Keberatan

Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35):
  • ❌ Penolakan permintaan informasi.
  • 📉 Informasi berkala tidak disediakan.
  • 🔇 Permintaan tidak ditanggapi.
  • ⚠️ Tanggapan tidak sesuai permintaan.
  • 💸 Pengenaan biaya tidak wajar.
  • ⏳ Penyampaian melebihi waktu.
Mekanisme Keberatan (Pasal 36):
  • Waktu Pengajuan: Maksimal 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan.
  • Tanggapan Atasan: Maksimal 30 hari kerja sejak keberatan diterima tertulis.
  • Alasan Tertulis: Wajib disertakan jika atasan menguatkan putusan bawahannya.

⚙️ Mekanisme Penyelesaian

Prinsip Utama (Pasal 21): Cepat, Tepat Waktu, dan Biaya Ringan.

Prosedur Permintaan (Pasal 22):

  1. Pemohon mengajukan permintaan (tertulis/tidak tertulis).
  2. Badan Publik wajib mencatat data pemohon & informasi yang diminta.
  3. Pemberian Tanda Bukti/Nomor Pendaftaran saat permintaan diterima.
  4. Pemberitahuan Tertulis (Maks. 10 Hari Kerja):
    • Status penguasaan informasi.
    • Penerimaan/Penolakan (beserta alasan Pasal 17).
    • Format & Biaya (jika ada).
  5. Perpanjangan Waktu: Maks. 7 hari kerja dengan alasan tertulis.

Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Komisi Informasi.

-->

More Articles …

  1. Prosedur Permohonan Informasi
  2. Fasilitas layanan publik
  3. Tata Tertib Persidangan

Arsip berita

Berita Utama
Peringatan Hari Anak Nasional 2026
  • 2026-08-20 15:36:12
  • Hits 37
Berita Utama
Pengadilan Agama Tarakan Hadiri Malam Ramah Tamah Paskibraka Kota Tarakan 2026
  • 2026-08-20 15:23:23
  • Hits 37
Berita Utama
Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 RI
  • 2026-08-20 15:20:20
  • Hits 29
Berita Utama
Upacara Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia
  • 2026-08-20 15:11:00
  • Hits 33
Berita Utama
Renungan Suci, 17 Agustus 2026
  • 2026-08-20 14:58:32
  • Hits 41

Artikel

Artikel
Itsbat Nikah pada Pernikahan Sirri di Bawah Umur ditinjau dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Maqasid as-Syariah
  • yanti88
  • 2026-08-04 09:01:28
  • Hits 342
Artikel
Konstruksi Pernikahan Qur’ani di Era Metamodern: Sintesis Prinsip At-Taradin, Al-Ma’ruf, dan Al-Adl Menghadapi Tantangan Kontemporer
  • indrabcg
  • 2026-06-11 07:44:15
  • Hits 275
Artikel
Mengintegrasikan Nalar, Nurani dan Naluri : Sebuah Solusi Epistemologis dari Filsafat Hukum Islam untuk Keputusan Hskim yang Adil
  • Zarkasi
  • 2026-01-23 17:33:54
  • Hits 1200
Artikel
Perceraian Gaib : antara kehadiran pasangan dan kepastian hukum
  • indrabcg
  • 2025-10-23 10:00:55
  • Hits 6552
Artikel
“Dispensasi Nikah: Solusi Darurat atau Jalan Pintas Perkawinan Anak?” 
  • indrabcg
  • 2025-10-13 08:29:37
  • Hits 2577

Tautan Web

Tautan Aplikasi

PA. Se-Kaltara

PENGUNJUNG

2308858
Today: 309
This Week: 1,004
This Month: 8,567
This Year: 49,149
Total: 2,308,858
Indonesia 98.3% Indonesia

Total:
121
Countries
WhatsApp Hubungi Kami
Admin PTSP

Halo.. kami dari tim PTSP PA Tarakan.
CCTV Online